Jakarta – Pemerintah RI merencanakan akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 44 dayah di Aceh.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Aceh dari Disnaker, Bappeda, dan Biro Hukum Setda Aceh, pada Rabu (12/9/2018), di Kemenaker RI Jakarta.
“Ini adalah kebijakan Presiden Jokowi dalam mengembangkan 1.000 pondok pesantren di Indonesia,” kata Adi Nugroho, Kasubbid Saranan dan Prasarana Kemenaker RI.
“Masing-masing dayah fokus pada jurusan tersendiri dan tidak boleh overlap dengan jurusan di BLK kabupaten setempat,” lanjut Adi didampingi Rini, Kasubbid Hukum Kemenaker.
Adi Nugroho menambahkan, anggaran untuk setiap dayah dialokasikan sebesar Rp 500 juta. “Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dengan spesifikasi yang kami tetapkan,” katanya
Tim Pemerintah Aceh hadir dalam pertemuan khusus dengan Kemenaker RI dalam rangka Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding (R-3) 7 BLK di Aceh, serta upaya advokasi BLK Sabang menjadi BLK binaan Pusat di dengan fokus pada kemaritiman dan pariwisata bahari.
Tim dari Pemerintah Aceh dipimpin Aswar Liam (Bappeda). Ikut hadir Bukhari (Kepala UPTP BLKI Banda Aceh), Tarikat, Yunita (Disnaker), Junaidi (Biro Hukum), Cut Vivi, Arafah, (Bappeda), Ramzi Adriman Kimat (Unsyiah), dan Hasan Basri M Nur (UIN Ar-Raniry).
Sumber: www.acehtrend.com