Banda Aceh – Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman saat membuka Rapat Pemutakhiran Data atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Banda Aceh Tahun, Selasa (18/12/2018) di Aula Gedung Mawardy Nurdin, kompleks balai kota.
Menurutnya, paradigma pengawasan saat ini harus berperan sebagai pemberi peringatan dini atau early warning system dan sebagai wadah konsultasi. Oleh karena itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini harus terus ditingkatkan kapabilitasnya agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat
“Dan pengawasan APIP tersebut tidak akan efektif apabila tidak ada upaya tindak lanjut dari entitas atas hasil pemeriksaan,” sebut wali kota.
Ia pun menginstruksikan Inspektorat selaku institusi yang mewadahi APIP harus dapat membaca setiap paradigma yang terjadi Apalagi dengan kondisi dan permasalahan birokrasi yang sangat kompleks seperti saat ini.
“Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN harus benar-benar menjadi penjamin terhadap penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pesannya.
Wali kota sangat mengharapkan agar pemutakhiran data laporan hasil pemeriksaan ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,sehingga tidak menimbulkan dampak dan permasalahan hukum dikemudian hari.
“Perlu saya tekankan bahwa simpulan akhir dari pemutakhiran data laporan hasil pemeriksaan ini merupakan bahan evaluasi dan penilaian tersendiri bagi kami terhadap kinerja dan komitmen saudara-saudara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran Pemko Banda Aceh,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, wali kota juga mengapresiasi kepada para APIP yang telah bekerja mengawasi kinerja semua jajaran Pemko Banda Aceh. “APIP merupakan benteng terakhir akuntabilitas kinerja pemerintahan, yang juga menjadi mata dan telinga kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah,” sebutnya lagi.
Sebelum menutup arahan, wali kota meminta segenap jajarannya untuk mempertahankan prestasi terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan. “Survei Penilaian Integritas dari KPK, Banda Aceh peringkat pertama nasional. Sementara dari BPK kita telah meraih 10 predikat WTP atas laporan keuangan. Mempertahankan prestasi tentu lebih sulit daripada meraihnya, dan ini menjadi tugas sekaligus tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.
Acara tersebut dirangkai dengan Sosialisasi Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Keuangan Negara serta Paparan Umum Penjelasan Koordinasi Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan aparat penegak hukum.
Sebagai narasumber, pihaknya panitia menghadirkan unsur dari Polresta dan Kejari Banda Aceh. Sedangkan pesertanya terdiri dari para Kepala SKPK, Camat, Keuchik, Kepala UPTD, BLUD, kepala sekolah, dan sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemko Banda Aceh. (Jun)
Sumber: Humas