Pemko Banda Aceh Laksanakan Rakor Gugus Tugas KLA

Banda Aceh- Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan Rakor Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2024 di Balai Keurukon, Selasa (23/04/2024). Kegiatan tersebut di buka langsung Staf Ahli Walikota Banda Aceh, Bapak Jalaluddin, ST, MT. Dalam sambutannya beliau berharap agar seluruh peserta yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA memastikan seluruh dokumen instrumen penilaian KLA Tahun 2024 dipenuhi dengan sempurna, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh naik peringkat atau minimal sama seperti peringkat tahun lalu.

Sementara Azharida, Kadis DP3A KB mengatakan Kota Banda Aceh sudah tujuh kali mendapatkan penghargaan, pada tahun lalu Banda Aceh mendapatkan penghargaan tingkat Nindya. “Tahun 2017 dan 2018 dapat penghargaan tingkat Pratama, tahun 2019 mendapat penghargaan tingkat Madya, tahun 2021 tingkat Madya juga, tahun 2022 dan 2023 dapat penghargaan tingkat Nindya.

Adapun Bobot penilaian penghargaan tingkat Pratama yaitu 500-600, tingkat Madya 601-700, tingkat Nindya 701-800, tingkat Utama 801-900 dan menjadi Kota Layak Anak harus memiliki bobot nilai 901-1000,” kata Azharida. Sehingga, kata Azharida ada dua peringkat lagi yang harus dicapai untuk bisa menjadi Kota Layak Anak.

Azharida menjelaskan, untuk mencapai penghargaan Kota Layak Anak ini harus memenuhi indikator-indikator KLA yang sudah ditentukan. “Untuk KLA ini ada 24 indikator dengan lima klaster yang harus kita penuhi,” jelasnya.

Rakor Gugus Tugas diikutu oleh 70 peserta yang terdiri dari Kepala OPD, Para Kepala Bidang serta Instansi Kementrian Antar Lembaga dan BUMD termasuk Para Keuchik dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Adapun evaluasi KLA ini terkandung dalam Pasal 30-32 Permen 12 Tahun 2022, dengan timeline penyelenggaraan evaluasi KLA 2024 ini akan berlangsung dari bulan Januari 2024 sampai 22 Juli 2025 mendatang. Sementara pemberian penghargaan untuk Tahun ini relatif lebih panjang dan memungkinkan Pemerintah Kota Banda Aceh menyempurnakan seluruh dokumen Instrumen Penilaiann KLA hingga Tahun 2025, mengingat ada pesta demokrasi serentak Pemilihan Kepala Daerah se Kab/Kota (Red)