Meneropong Keberhasilan “AZ”

Opini

Oleh: Muhammad Syarif, SHI, M.H

Kabinet Gemilang yang lebih familiar disebut pasangan Aminullah Usman-Zainal Arifin (AZ) yang dilantik 7 Juli 2017, mengusung semangat perubahan dengan Visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah”. Dalam pidato kenegaraannya di gedung parlemen Kutaraja, Bang Carlos sapaan akrab Walikota Banda Aceh ini mengatakan, kabinet yang saya bangun adalah kabinet yang pro rakyat dan mengabdi secara totalitas untuk kesejahteraan warga Kota Banda Aceh. Kepasihan pidato kenegaraannya di dengar ribuan warga yang menyaksikan langsung baik lewat televisi maupun yang hadir secara langsung di gedung DPRK Banda Aceh.

Lebih lanjut ia mengatakan membangun Kota Banda Aceh butuh dukungan semua pihak. Sinergisitas dan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif menjadi mutlat dalam membangun negeri. Setidaknya ada 5 poin penting yang menjadi arah kebijakan Kota Banda Aceh diantaranya: pertama: peningkatan peran ulama dalam pembangunan, kedua peningkatan kesejahteraan ASN, ketiga;  peningkatan APBD baik melalui jalur APBN maupun non APBN, keempat; optimalisasi tatakelola pemerintahan dan kelima membuka peluang investasi baik lokal, nasional maupun internasional.

Tentunya dalam menerjemahkan pidato kenegaraannya, para punggawa kabinet gemilang harus benar-benar lincah menerjemahkan cita-cita “AZ”. Cita-cita tersebut dibungkus dalam 7 misinya yaitu:

  1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
  3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
  4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
  5. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik
  6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
  7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ke-7 misi tersebut harus mampu diramu menjadi program strategis kota secara bertahap, sehingga kegemilangan universal akan diraih sesuai target kinerja masing-masing dinas yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD dan dokumen Indikator Kinerja Utama Kota Banda Aceh. Tentunya kita tidak mungkin diuraikan secara gamblang setiap indikator ini dalam tulisan ini. Setidaknya saya mencoba mengkalkulasinya dengan satu parameter sederhana dengan capaian kinerja Kota Banda Aceh dalam durasi 2,5 Tahun dan akan genap 3 Tahun hingga Juli 2020.

Lantas apakah cita-cita “AZ” yang tertuang dalam dokumen RPJMD telah direalisasikan, lalu bagaimana penilaian dari pemerintah pusat terhadap kinerja kepemimpinan AZ?, tulisan ini mencoba mengurai sekilas tentang keberhasilan kinerja AZ.

 Berdasarkan data yang ada dua tahun terakhir, sektor pariwisata terjadi peningkatan drastis di Banda Aceh, tahun 2017 wisatawan nusantara yang berkunjung 272.079 orang dan wisatawan manca negara 16.274 orang. Tahun 2018, wisatawan yang berkunjung capai 393.400 orang. 372.053 diantaranya merupakan wisatawan nusantara, 20.897 orang wisatawan manca negara. Itu artinya jumlah kunjungan ke Banda Aceh meningkat 36 persen. Jadi tidak benar di Banda Aceh terjadi penurunan jumlah wisatawan hingga 53 persen,” kata Aminullah. Dalam bidang perizinan Pemerintah Kota Banda Aceh telah memudahkan perizinan dalam berinvestasi, serta mempromosikan potensi investasi di Banda Aceh pada sejumlah pihak dalam forum formal maupun non formal termasuk di forum internasional.Hasilnya, tahun 2018 pemerintahannya berhasil meningkatkan nilai investasi dan telah dituangkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Nilai investasi yang dicapai  248.650.675.993 miliar. Capaian realiasi nilai investasi ini melebihi target yang ditetapkan 198 miliar atau 15 persen.

Mempermudah layanan perizinan investasi, Pemko Kota Banda Aceh juga membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Pasar Aceh Baru. Sekitar 150 item pelayanan dan perizinan disediakan, termasuk dari Imigrasi, BPJS, Kepolisian, PLN, Pajak, Kadin hingga Garuda Indonesia. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saja membuka 97 jenis layanan dan perizinan di MPP, ditambah dengan instansi lain diluar Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam bidang pemenuhan Air bersih, Tahun 2018, Pemko Banda Aceh telah membangun Sistem Distrik Meter Area (DMA) di Darussalam. Hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy berhasil menekan tingkat kebocoran hingga 15 persen. Tahun ini akan akan dibangun DMA Tibang/Perumnas Lingke, DMA Jeulingke, DMA Kuta Alam, DMA Cinta Kasih Panteriek, Selain itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga mencapai 94 persen atau 48.990 Sambungan Rumah (SR). Sebelumnya pada Januari 2018, 45.440 SR dan 43.295 SR tahun 2016.

Layanan air bersih dari PDAM terus mengalami perkembangan positif, indikasinya dapat dilihat dari komplain pelanggan yang terus menurun dari tahun ke tahun. Warga Banda Aceh semakin optimis dengan layanan air bersih, indikasinya terlihat dari grafik penurunan komplain terhadap layanan. Tahun 2018 komplain masyarakat hanya 80 kasus, sebelum sempat tercatat 600 kasus di tahun 2015 dan tahun 2016 menjadi 400 kasus.

Upaya penurunan komplain juga dilakukan dengan membentuk posko induk reaksi cepat di Jalan Sultan Mahmudsyah, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman. Juga ada empat pos reaksi cepat lainnya yang tersebar di Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus berupaya mengatasi genangan di musim penghujan dengan pola normalisasi krung daroy dan pembangunan drainase.

Terkait layanan publik, pemerintah Kota Banda Aceh mendapat apresiasi berupa penghargaan Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik tahun 2018 dari Kemenpan RB RI,  Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Desember 2017. Lembaga anti korupsi kredibel di Banda Aceh, GeRAK Aceh turut memberikan apresiasi dengan memberikan Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Pada Masyarakat tahun 2019.

Berikut daftar prestasi Kota Banda Aceh dari tahun 2017 s/d 2020 yaitu:

  1. Kota dengan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara  Agustus 2017
  1. Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Agustus 2017
  2. Anugerah Kebudayaan dari Kemendikbud RI, September 2017
  3. Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh dari Provinsi Aceh, September 2017
  4. Implementasi Smart City Nusantara dari PT Telkom Indonesia, November 2017
  5. Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, November 2017
  6. Aceh Invesment Award dari Pemerintah Aceh, November 2017
  7. Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Desember 2017
  8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik se-Aceh dari Komisi Informasi Aceh Desember 2017
  9. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2017 dari BPK-RI, Mei 2018
  10. Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award dari Kemendagri RI, Mei 2018
  11. Ikawapi Award kategori Social Achievement datri Ikawapi, Mei 2018
  12. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut selama 10 kali sejak 2008-2017 dari Kemenkeu RI September 2018
  13. Kota Referensi Layanan Pendidikan di Aceh dari Pemerintah Aceh, September 2018
  14. Peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK-RI, November 2018
  15. Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik dengan Katagori Sangat Baik dari Kemen PAN-RB RI, November 2018
  16. Anugerah Pesona Indonesia (API) kategori Wisata Halal Terpopuler dari Kementerian Pariwisata RI, November 2018
  17. Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari Komisi Aparatur Sipil Negara , November 2018
  18. Wali Kota Entrepreneur Award dari Kementerian Koperasi dan UKM, Desember 2018
  19. Konsistensi Pengembangan Wisata Daerah dari Pemerintah Aceh, Desember 2018
  20. Golden Award “Wali Kota Peduli Olahraga 2019” (Penghargaan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) dari PWI Pusat, Februari 2019
  21. kota stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari Plt Gubernur Aceh, Maret 2019
  22. Anugerah Prof A Majid Ibrahim (AMI) ke-V tahun 2019 dari Plt Gubernur Aceh, April 2019
  23. Indonesia Innovation Award 2019 Dirjen Penguatan Inovasi dari Kemenristekdikti RI, April 2019
  24. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-11 dari BPK RI Perwakilan Aceh, Mei 2019
  25. Kota Terbaik dalam Penanganan Konflik dari Kemenko Polhukam RI, Mei 2019
  26. Piagam Penghargaan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dari GeRAK Aceh, Mei 2019
  27.  Anugrah Kihajar 2019 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 14 Nopember 2019
  28. Anugerah Kerukunan Umat beragama oleh Kementrian Agama Tahun 2019
  29. Juara Umum Festival Anak Shaleh Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2019
  30. Juara 5 MTQ Tingkat Propinsi Aceh Tahun 2019
  31. Juara 5 MQK Tingkat Propinsi Aceh Tahun 2019
  32.  Anugrah APIP level 3 dari BPKP, 4 Februari 2020
  33. Anugrah SPIP level 3 dari BPKP, 4 Februari 2020

Saya menduga masih bayak lagi berbagai penghargaan lintas SKPD yang belum terhimpun, terlepas dari plus minusnya, tentunya berbagai prestasi ini tidak terlepas dari ketulusan pengabdian seluruh ASN Kota Banda Aceh, disamping itupula sinergisitas dengan berbagai stakeholders.

Dalam kontek peningkatan kesejahteraan ASN, Tahun 2020 Walikota menaikkan tunjangan kinerja ASN tiga kali lipatnya dari besaran tunjangan yang selama ini diterima. Di Tahun 2020 boleh dibilang tahun keceriaan bagia seluruh ASN Kutaraja, karenanya Bang Carlos tahu persis keinginan ASN.

 Krue semangat akankah seluruh janji politiknya ditunaikan? Hanya waktu yang menjawabnya.

*Penulis adalah Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh, Sekjen DPP ISKADA Aceh dan Dosen Prodi Hukum Tata Negara FSH UIN Ar-Raniry