Oleh : Muhammad Syarif, SHI.M.H (Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh)
Dalam Term Kementrian Agama Republik Indonesia keberadaan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Dayah/Pesantren atawa sebutan lain) memiliki peran trategis dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan wawasan kemadanian (baca keadaban, dan itelektual jimnastik).
Dalam konteks ke Acehan dikenal dengan Istilah Dayah. Berdasarkan literatur klasik, keberadaan Dayah di Aceh muncul sekitar Tahun 800 M. Keberadaan Dayah atau Pesantren telah melahirkan para Tokoh Agamawan dan cendikiawan yang berwawasan Internasional.
Beberapa Dayah tertua di Aceh sebut saja Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, Dayah Tanoeh Abe, Seulimun Aceh Besar dan beberapa Dayah (Zawiyah) lainnya di Aceh dapat dilacak pada manuskrip Abad ke-17 SM yang kini tersimpan dengan rapi di Dayah Tanoh Abe.
Dayah sebagai Pusat Pendidikan Keagaman, Ekonomi, Gerakan Dakwah bahkan Pusat Kajian Ilmiah, sejatinya menjadi landasan Pilosofis, para Tgk. Waled, Aboen atau sebutan lain yang melekat pada Pimpinan Dayah di Aceh.Alumni Dayah masa lalu, menjadi panutan masyarakat. Yang menjadi soal sekarang, akankah kemuliaan dan kemasyuran Alumni Dayah dapat terus bertahan hingga kondisi kekinian? tentu jawabannya ada pada pihak-pihak yang bersentuhan dalam pengelolaan Dayah itu sendiri. Mulai dari Guru, Pimpinan dan stakeholders yang diberi kewenangan dalam melakukan pentadbiran tata kelola Dayah.
Guna memperkuat pentadbiran dayah kedepan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dibawah kepemimpinan Usamah El-madny melakukan terobosan baru tipologi dayah secara universal. Berbagai tahapan guna mematangkan konsepnya. Diawali dengan Rakor Terpadu Dayah se-Aceh Tahap I dengan melibatkan unsur pejabat Disdik Dayah Kab/Kota. Materi yang dibahas antarala lain borang penilaian dan data dayah terkini dari masing-masing Kab/Kota. Data tersebut rujukannya adalah Kementrian Agama Kab/Kota atau Dinas Pendidikan Dayah Kab/Kota. Data yang telah disepakati bersama dilakukan pemetaan awal dengan cara kewajiban masing-masing dayah menggisi quisioner sebagai prasyarat Tim Survey dibawah kendali Disdik Dayah Aceh melakukan validitas data secara kongrit dilapangan. Borang penilaian ini disepakati bobotnya setelah menerima masukan dari pimpinan dayah se-Aceh.
Selanjutnya setelah borang atau quisioner pemutakhiran data dikembalikan oleh masing-masing pimpinan dayah lengkap dengan dokumen pendukungnya, baru kemudian tim survey Disdik Dayah Aceh bersama Disdik Kabupaten/Kota melakukan validitas data sesuai borang yang telah diisi oleh masing-masing pimpinan Dayah. Secara umum ada tiga indikator utama meliputi; Pimpinan (Tgk/Abati, Atau sebutan lain, Jumlah santri yang mondok, Kitab Turast/Kitab Kuning serta 24 Indikator tambahan. Masing-masing indikator wajib dibuktikan dengan devidenya (bukti administratif dan fisik). Setiap Indikator diberikan bobot nilainya (skoring). Akumulatif skoring diberikan nilai Tipologi yaitu: besar dari 750 Tipe A Plus, 590 s/d 749 Tipe A, 510 s/d 589 Tipe B, 430 s/d 509 Tipe C dan kecil dari 430 masuk katagori Dayah Non Tipe.
Selanjutnya pada tanggal 9 s/d 10 November 2018, Disdik Dayah Aceh mengundang seluruh pejabat Eselon II dan III dilingkungan Disdik Dayah Kab/Kota serta pejabat Kementrian Agama Aceh untuk melakukan Rakor Terpadu II yang berlangsung di Hotel El-Hanifi, berawe. Forum Rakor kedua menyisir kembali hasil survey jika ada protes dengan melampirkan novum baru. Jika tidak maka dilakukan penandatanganan berita acara hasil penentuan tipologi awal. Sebelum tahap ketiga melakukan publikasi di media Harian Serambi Indonesia.
Metodelogi yang dibangun oleh nahkoda Disdik Dayah Aceh saya menilai sudah memenuhi standar keilmuan. Selasa 13 Nopember 2018 adalah puncak dari semua proses penentuan Tipologi Dayah se-Aceh. Ini bukan harga mati ungkap Usamah El-Madny. Proses klarifikasi atau sanggahan masih dimungkinkan selambat-lambatnya 19 November 2018 dengan menjumpai pejabat Disdik Dayah Aceh di Alamat Jln. Twk. Hasyim Banta Muda Nomor 4 Kampung Mulia, Banda Aceh.
Krue semangat...Tipologi Dayah bukan kiamat dalam melakukan pentadbiran dayah di Aceh, akan tetapi sebagai pemetaan yang kongkrit atas eksistensi dayah baik dalam aspek adminitrasi, faktual dan aspek pemenuhan sapras lainnya. Jangan sampai mengaku ada banyak dayah, akan tetapi pada saat disodorkan borang justru tidak mengembalikannya. Wallahu`alam binshawab