Wakil Wali Kota: “TKPK Terus Kita Jalankan”
Banda Aceh – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banda Aceh mengikuti Rapat Koordinasi penguatan peran Tim Koordinasi Penangguan Kemiskinan (TKPK) untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19, Selasa 6 Oktober 2020.
Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual (zoom meeting). Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin mengikuti kegiatan ini dari ruang Media Center Pemko Banda Aceh. Rapat virtual ini juga turut diikuti oleh Tim TNP2K dan Forkopimda dari seluruh daerah di Indonesia. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr Hati Nur Cahya Murni tampil sebagai pemateri pada acara ini.
Wakil Wali Kota Banda, Aceh Zainal Arifin memberikan apresiasi terhadap kinerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPNP2K) dalam mengawal program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, percepatan penanggulangan kemiskinan dimasa pandemi yang menyebabkan krisis global terutama sektor ekonomi, memang perlu ditangani dengan cepat mengigat kebutuhaan masyarakat harus terpenuhi setiap harinya.
“Banda Aceh sendiri telah melakukan kegiatan percepatan pembangunan kemiskinan di awal awal masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang terdampak,” jelas sosok yang akrab disapa Chek Zainal.
Hal itu dilakukan pemko Banda Aceh, untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
Beragam kegiatan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Kota menjadi perhatian khusus oleh Pemko Banda Aceh. Misal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM, selama ini menjadi prioritas bantuan UMKM saat pandemi.
“Untuk menjaga ekonomi masyarakat kecil Pemko Banda Aceh telah membuat berbagai kebijakan agar UMKM di ‘Kota Gemilang’ tetap berdaya sehingga kebutuhan masyarakat tetap tercukupi,” kata Wakil Wali Kota.
Berdirinya salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan akibat dampak Covid 19 dengan mengucurkan lebih dari Rp 17 miliar modal untuk masyarakat.
“Kita berharap modal tersebut sedikitnya dapat membatu masyarakat dalam menjalankan usahanya ditegah wabah yang sedang terjadi,” sebutnya.
Tidak hanya sampai disitu sampai saat ini, Pemko Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Koperasi terus men-subsidikan harga barang barang pokok dengan melibatkan toko toko pelaku UMKM. Selain itu juga telah mengucurkan program pasar murah online.
“Kita mengiginkan program ini terus dijalankan bukan hanya saat pandemi saja, namun kita teruskan untuk selanjutnya agar perekonomian masyarakat semakin meningkat,” harapnya.
Sebelumnya diacara yang sama, Sekertaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengungkapkan dengan adanya wabah pandemi mengakibatkan lemahnya ekonomi. Sehingga dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kembali potensi ekonomi, terutama bagi terdampak covid 19.
“Adanya pandemi membuat pendapatan masyarakat menjadi munurun sebab itu perlu diberikan perhatian dan dorongan kepada pengusaha Mikro yang berdampak,” kata Bambang.
Selain bantuan terhadap para UMKM, bantuan subsidi kepada masyarakat juga perlu diberikan serta adanya perhatian pemerintah daerah bagi para pedangan online.
“Usaha mikro dan kecil cenderung mengalami kendala dan perlu perhatian. Upayanya adalah meningkatkan kinerja dari usaha tersebut melibatkan mereka dalam jaringan,” sarannya. (Mer)